MENJELANG Pemilu Kaltim 2024, dinamika politik di Kalimantan Timur semakin memanas. Fenomena menarik yang mencuri perhatian adalah anomali perilaku politik yang ditunjukkan oleh organisasi masyarakat (ormas) lokal. Ormas yang biasanya dikenal sebagai penjaga moral dan penyambung aspirasi rakyat kini tampak lebih aktif dan agresif dalam ranah politik praktis.
Berbagai media online dan surat kabar di Kaltim melaporkan bahwa sejumlah ormas lokal mulai menunjukkan dukungan terbuka kepada calon-calon tertentu. Salah satu yang menjadi sorotan adalah dukungan yang diberikan oleh beberapa ormas besar kepada calon gubernur, Walikota dan bupati, yang menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan di kalangan masyarakat.
Peran Ormas dalam Peta Politik Kaltim
Ormas seperti Forum Kaltim Bersatu dan Persatuan Pemuda Kaltim (PPK) yang sebelumnya fokus pada isu-isu sosial, kini tampak berubah haluan. Mereka tidak hanya memberikan dukungan, tetapi juga menjadi motor penggerak kampanye di berbagai daerah. Misalnya, Forum Kaltim Bersatu secara terang-terangan mengkampanyekan salah satu calon bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara. PPK juga aktif mengorganisir acara-acara yang mempromosikan calon gubernur tertentu di Samarinda.
Lebih dari itu, beberapa ormas lokal juga saling ‘berseteru’ dan saling melontarkan dukungan ke calon tertentu atas nama lembaga. Meskipun kemudian sejumlah pengurus inti ormas tersebut membantah keterlibatan lembaganya. Dan memastikan hanya oknum ormas itu yang membawa bendera ormas dimaksud tanpa melalui mekanisme organisasi.
Maka media massa menjadi tempat untuk saling mengklarifikasi sikap dan prilaku oknum yang meraka maksud. Bahkan KKSS secara khusus melalui Ketuanya, Alimuddin beserta pengurus inti organisasi tersebut, membantah keterlibatan KKSS dalam dukung mendukung calon kepala daerah.
Sebelumnya beberapa nama ormas yang sempat memberikan sikap mendukung salah satu calon Gubernur Kaltim, Rudi Mas’ud untuk Gubernur Kaltim, dan Rusmadi Wongso untuk Walikota Samarinda, dan sejumlah kepala daerah lainnya. Diantara ormas itu adalah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS). Kerukunan Keluarga Bubuhan Banjar Kaltim (KKBKT), Majelis Rakyat Kaltim Berdaulat (MRKB), Lembaga Budaya Adat Kutai Kalimantan Timur (LBAKT), Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT), Ikatan Paguyuban Tanah Jawi Kalimantan Timur (Ikapakarti).
Pengamat politik lokal, Dr. Rahmat Hidayat, mengungkapkan, “Perubahan peran ormas ini menunjukkan adanya upaya untuk memanfaatkan basis massa yang kuat sebagai alat politik. Hal ini dapat mempengaruhi hasil pemilu karena ormas memiliki pengaruh signifikan di kalangan masyarakat.”
Motivasi di Balik Perubahan Perilaku
Motivasi di balik perubahan perilaku ini diduga beragam. Ada yang berpendapat bahwa dukungan politik ini merupakan hasil dari transaksi politik di mana ormas mendapatkan imbalan finansial atau proyek tertentu jika calon yang didukung menang. Seperti yang dikatakan oleh politisi Amerika, Tip O’Neill, “All politics is local.” Dalam konteks ini, ormas lokal mungkin melihat kesempatan untuk mendapatkan keuntungan langsung dari hasil pemilu.
Namun, ada juga yang percaya bahwa ormas tergerak oleh ideologi dan visi calon yang mereka dukung. “Kami mendukung calon yang kami yakini dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat,” ujar Ketua Forum Kaltim Bersatu dalam sebuah wawancara dengan media lokal.
Dampak terhadap Demokrasi Lokal
Perilaku politik ormas ini membawa dampak signifikan terhadap proses demokrasi di Kaltim. Di satu sisi, keterlibatan ormas bisa memperkuat demokrasi dengan memastikan bahwa suara rakyat didengar dan aspirasi mereka diwakili. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa ormas bisa kehilangan netralitasnya dan menjadi alat politik bagi kepentingan tertentu.
Salah satu akademisi dari Universitas Mulawarman pernah menyatakan, “Ketika ormas terlalu dekat dengan kekuasaan, ada risiko mereka akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Ormas seharusnya tetap menjadi penjaga moral dan pemberi suara independen dalam proses politik.”
Respon dari Publik dan Media
Respon publik terhadap fenomena ini beragam. Sebagian masyarakat mendukung keterlibatan aktif ormas karena mereka percaya bahwa hal ini akan membawa perubahan positif. Namun, tidak sedikit yang skeptis dan mengkhawatirkan potensi konflik kepentingan serta integritas proses pemilu.
Media lokal seperti Tribun Kaltim dan Kaltim Post dan sejumlah media online di Kaltim juga memberikan sorotan khusus terhadap fenomena ini. Mereka mengangkat berbagai pandangan dan analisis dari pakar politik, tokoh masyarakat, serta masyarakat umum untuk memberikan gambaran lengkap tentang implikasi dari perubahan perilaku ormas ini.
Anomali perilaku politik ormas lokal menjelang Pemilu Kaltim 2024 menjadi fenomena yang menarik dan penuh kontroversi. Di tengah harapan akan peran positif ormas dalam memperkuat demokrasi, ada juga kekhawatiran mengenai netralitas dan integritas mereka.
Bagaimanapun, keterlibatan aktif ormas dalam politik praktis menunjukkan betapa dinamisnya situasi politik di Kaltim dan pentingnya partisipasi semua elemen masyarakat dalam proses demokrasi.
Dengan situasi yang terus berkembang, publik Kaltim kini menanti dengan penuh antusiasme dan waspada untuk melihat bagaimana peran ormas ini akan mempengaruhi hasil pemilu dan masa depan Kalimantan Timur.
Seruput lagi kopinya, agar hari ini begitu indah.
By: Herman Saromova